Maka dari itu ane akan coba memberi sisi berbeda tentang Suharto untuk memberikan pandangan lebih kepada kaskusker di sini..
1. Mantan presiden terkorup sedunia..
"Transparency International (TI) menjadikan mantan Presiden Soeharto sebagai pemimpin paling korup di dunia. Diperkirakan selama 32 tahun berkuasa, Soeharto telah menggelapkan uang rakyat Indonesia yang jumlahnya mencapai AS$35 miliar. "
Spoilerfor "Mantan Presiden terkorupsi di dunia":
Dalam laporan TI tersebut, dibandingkan dengan harta jarahan Fedinand Marcos (Filipina), Mobutu Sese Seko (Zaire) dan Sani Abacha (Nigeria), harta jarahan Soeharto yang terkumpul dalam kekayaan anak-anak dan keluarganya jauh lebih banyak. Namun sayangnya, pemimpinan politik sesudah era Soeharto tidak pernah berusaha maksimal untuk membawa balik uang jarahan tersebut.
Kondisi seperti ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi di Filipina, Pakistan, Nigeria, yang para pemimpin sesudahnya mau mengklaim uang hasil jarahan pemimpinan politiknya korup. Sehingga, uang-uang hasil jarahan tersebut bisa kembali.
Lebih jauh Emmy menandaskan bahwa pemerintah negara Swiss, maupun negara-negara lain sebenarnya mau membantu Indonesia untuk mengembalikan uang jarahan Soeharto yang disimpan negaranya. Bahkan, TI mau membantu Indonesia seperti yang mereka lakukan terhadap Pakistan dan Nigeria. "Tapi kalau pemerintah sekarang tidak mau mengklaim, ya susah," tukas Emmy.
Korupsi politik
Lemahnya keinginan untuk mengembalikan uang korupsi Soeharto ini, Emmy menjelaskan tidak terlepas dari adanya praktek-praktek korupsi politik yang ada sekarang. Para pejabat-pejabat politik yang ada, baik itu di eksekutif maupun di legislatif berlomba-lomba menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun partainya.
Hampir semua partai yang ada sekarang terlibat politik uang. "Jadi untuk melindungi kepentingan mereka, partai yang berkuasa akhirnya tidak mau melakukan apa-apa. Mereka khawatir kalau mereka bertindak keras terhadap Soeharto, pemerintah yang akan datang akan melakukan hal yang sama dengan apa yang mereka lakukan sekarang," papar Emmy.
Senada dengan Emmy, Bambang mengungkapkan bahwa kondisi seperti ini sungguh menyakitkan bagi rakyat. Pasalnya, berbeda dengan kejahatan yang lain, kejahatan politik seperti korupsi ini, rakyat tidak sadar kalau sudah ditipu dan diambil uangnya. "Saya yakin kejahatan korupsi ini pasti ada bantuan dari kekuatan politik yang ada," ujarnya.
SUMBER
2. Masuknya Freeport ke Indonesia karena siapa?
"masalah Papua berawal dari masuknya Freeport ke Indonesia pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Waktu (Freeport) masuk, pintu dibuka lebar-lebar, berbagai kemudahan diberikan."
Spoilerfor "Masalah Freeport":
JAKARTA – Gonjang-ganjing di Freeport belakangan ini turut mengundang Masyarakat Pertambangan Indonesia (MPI) angkat suara. Melalui ketua presidiumnya, Herman Afif Kusumo, MPI menilai manajemen PT Freeport Indonesia yang diuntungkan oleh kontrak karya menjadi sumber masalah di sana.
Kontrak karya 30 tahun itu sebenarnya terhitung mulai 1967 hingga 1997. Namun pada 1991 atau enam tahun sebelum masa kontrak habis, Freeport sudah minta perpanjangan. ’’Celakanya, pejabat yang berkuasa saat itu melayani dengan baik dan memberikan keistimewaan kepada mereka,’’ tukasnya.
Beberapa kemudahan yang didapat, sambung Herman, yaitu pengecualian kewajiban divestasi dan besarnya royalti emas yang hanya 1 persen. Lalu ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 1994 yang menyebut asing boleh menguasai 100 persen saham di bidang pertambangan. ’’Ini luar biasa, tambang bisa dikuasai asing. Harusnya PP 20 ini dicabut karena tidak berlaku divestasi saham bagi PT Freeport,’’ pungkasnya.
’’Jadi dari awal kontrak karya itu sudah memanjakan Freeport. Sudah kontraknya bagus, di-support lagi oleh oknum-oknum pejabat Indonesia. Sehingga Freeport lebih tinggi dan lebih berkuasa di republik ini,’’ bebernya.
Herman berani menyebut manajemen PT Freeport itu brengsek. Kalau dulu, kata dia, manajemennya dekat dengan pemerintah, sangat akrab dengan stakeholder-stakeholder, sehingga tahu dan peka terhadap masukan-masukan.
Sekarang, lanjut Herman, gejolak makin keras. Penyebabnya, harga emas makin tinggi dan proses demokratisasi makin berkembang tapi tidak diikuti keamanan serta penegakan hukum yang kuat. ’’Begitu karyawan tidak sejahtera, begitu karyawan tidak aman, di situlah gejolak terjadi,’’ ungkapnya.
Namun, Herman mengatakan Freeport mesti dibenahi. Kalau Freeport ini gagal diamankan, menurutnya, bangsa ini hancur. Karena dampaknya wilayah Freeport akan hilang seperti dulu Bogenville di Papua Timur. Bogenville itu dulu ditinggalkan karena dijarah oleh masyarakat.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan bahwa Freeport itu sudah lama menikmati keuntungan di Indonesia. Karenanya, sisihkanlah keuntungan itu sebagian kepada bangsa Indonesia. ’’Kita tidak ganggu kepentingan Freeport, tetapi jangan keterlaluan lah,” ujarnya.
Bandingkan, kata Herman lagi, harga hasil tambang naik, tetapi royalti tetap. Ini sangat tidak adil. ’’Boleh saya katakan manajemen Freeport ini tamak kali ya. Ketika kita minta, dia (Freeport, Red) bilang nggak bisa. Ini berdasarkan kontrak karya, ini sesuai dengan aturan. Nah ini yang menurut saya menyebalkan,” tandasnya.
Lemahnya RI Embrio Arogansi Freeport
- Masuknya Freeport ke Indonesia tahun 1967 berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967.
- Mendapatkan kemudahan sebelum kontrak karya habis, perpanjangan kontrak selalu dikabulkan.
- Kontrak karya menciptakan lex specialis yang membuat Freeport memiliki keabsahan terus-menerus tanpa dipengaruhi perubahan-perubahan situasi politik.
- Celakanya, pejabat yang berkuasa saat itu melayani dengan baik dan memberikan keistimewaan kepada Freeport.
Kemudahan-Kemudahan Freeport
- Pengecualian kewajiban divestasi dan besarnya royalti emas yang hanya 1 persen dibandingkan hasil penambangan emas per hari.
- Adanya PP No. 20 Tahun 1994 yang menyebut asing boleh menguasai 100 persen saham di bidang pertambangan.
- Harusnya PP 20 ini dicabut karena tidak berlaku divestasi saham bagi PT Freeport.
Sumbangsih Freeport Periode April hingga Juni 2011
- Menyetor kepada pemerintah sebesar USD692 juta atau Rp5,9 triliun. Yang terdiri dari penghasilan badan USD594 juta; pajak penghasilan karyawan, pajak daerah, serta pajak-pajak lainnya USD48 juta; serta royalti USD50 juta.
- Mengklaim telah memberikan kontribusi tidak langsung bagi Indonesia, termasuk investasi infrastruktur di Papua seperti kota, instalasi pembangkit listrik, bandar udara, pelabuhan, jalan, jembatan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern.
SUMBER
3. Kekayaan Suharto akan diusut kembali?
"Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan jika pihaknya bakal menuntaskan perkara mantan Presiden Suharto. Penuntasan tersebut antara lain berupa pelaksanaan eksekusi denda Rp3,7 triliun perkara Yayasan Supersemar milik penguasa Orde Baru itu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2010."
Spoilerfor "Kekayaan Suharto akan diusut":
Jakarta - Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan jika pihaknya bakal menuntaskan perkara mantan Presiden Suharto. Penuntasan tersebut antara lain berupa pelaksanaan eksekusi denda Rp3,7 triliun perkara Yayasan Supersemar milik penguasa Orde Baru itu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2010.
"Jadi sudah saya perintahkan untuk dituntaskan," kata Basrief, di Jakarta, Jumat (17/5).
Namun demikian, Basrief menuturkan, sejauh ini pihaknya masih menunggu salinan putusan dari MA. Sebab menurutnya, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) ST Burhanuddin mengaku belum meneliti putusan tersebut.
"Tadi saya sudah ada pelaporan, ini lagi diurus Datun yang katanya putusannya masih belum diterima. Maka itu yang menjadi prihatin kita. Makanya saya perintahkan itu menjadi perhatian," jelasnya.
Selain itu, Jaksa Agung menyatakan bahwa pihaknya bakal meneliti berkas perkara Suharto lainnya, khususnya mengenai dugaan adanya pihak-pihak lain yang disangka sebagai turut serta. Namun, hal itu baru akan dilakukan setelah perkara korupsi Yayasan Supersemar dieksekusi.
"Itu kita teliti setelah putusannya kita terima, dan prosesnya seperti apa nanti, karena Datun yang akan melaksanakan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, pihaknya perlu mengevaluasi kembali perkara korupsi Suharto, antara lain kasus dugaan korupsi tujuh yayasan miliknya termasuk Yayasan Supersemar. Yayasan-yayasan lainnya tersebut adalah Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, serta Yayasan Trikora.
Evaluasi yang dimaksud Darmono termasuk mengenai kemungkinan upaya penyitaan sejumlah aset milik Keluarga Cendana.
"Terkait dengan perkara itu, tentu merupakan hasil daripada evaluasi itu. Kalau kemudian hasil evaluasi masih ada kaitan dengan aset-aset lain atau perkara lain yang mungkin perlu ditindaklanjuti, akan menjadi masukan dan saran Jamdatun yang akan disampaikan pada pimpinan," kata Darmono.
SUMBER
4. Perusahaan cendana tahun 1998
Dengan perusahaan yang sangat banyak, maka kekayaannya sangat fantastis gan.. silahkan agan utak atik dengan logika.. darimana harta kekayaan tersebut berasal.. ini belum emasuk kroni2x dan orang terdekatnya ya..
Spoilerfor "Perusahaan cendana":
Bila agan/aganwati sudah membaca hal2x tersebut di atas.. masihkah anda bilang bahwa masih enak di Zaman Suharto?
Ane tidak biang capres2 yang lain itu sempurna atau lebih bersih, tapi..
Bilang tidak untuk Capres yang masih berkaitan dengan Cendana!
Maaf kalo kepanjangan..
tambahan dari EconomicHitman
Rata - rata inflasi Orde Baru = 9,43% ( data dari tahun 1979, tanpa menghitung inflasi pada saat krismon 1998)
Rata - rata inflasi Reformasi = 7,26% ( data dari tahun 1999, dengan menghitung juga inflasi pada saat krisis 2008)
inflasi tahun 1998 sendiri sebesar 77,63%
sumber : sumber
Kesimpulan
1. Kalau ada yg bilang era orde baru harga lebih murah, itu betul secara nominal.
2. Tingkat inflasi menggambarkan berkurangnya daya beli masyarakat karena kenaikan harga secara umum.
3. Dari data itu diketahui bahwa daya beli masyarakat pada saat era reformasi lebih baik dari orde baru. (terlihat juga dalam pertumbuhan GDP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar