Penyadapan Yang Terjadi Di Indonesia

Penyadapan Yang Terjadi Di Indonesia oleh Australia

Terungkapnya aktivitas penyadapan telepon Presiden SBY dan pejabat Indonesia lainnya oleh badan intelijen Australia DSD (kini berubah menjadi Australian Signal Directorate) memicu reaksi luas di kalangan politikus Australia sendiri. Seorang mantan diplomat Australia bahkan memperkirakan Jakarta akan menarik duta besarnya dari Canberra dan mengusir dubes Australia dari Jakarta.

Daftar nama pejabat Indonesia yang disadap Australia, tahun 2009. (Credit: ABC) 

Dalam sidang di parlemen Senin (18/11/2013) siang, anggota parlemen dari Partai Hijau Adam Bandt bertanya kepada Perdana Menteri Tony Abbott, "Apakah benar Australia menyadap telepon Presiden Indonesia, apakah masih berlangsung, dan apakah Anda mendukung hal itu".

PM Abbott menjawab secara diplomatis, dengan mengatakan, "Semua pemerintah melakukan pengumpulan informasi. Saya tidak akan berkomentar tentang masalah intelijen. Saya tidak ingin merusak hubungan dengan Indonesia".

Sementara itu, Senator John Faulkner yang merupakan Menteri Pertahanan ketika aktivitas penyadapan terjadi di tahun 2009, menolak berkomentar ketika dicecar wartawan di gedung parlemen Australia di Canberra.

"Saya harus melihat laporannya terlebih dahulu. Saya tidak akan berkomentar atas laporan yang saya belum lihat," katanya.

Pemimpin Partai Hijau, Senator Christine Milne menyatakan, penyadapan ini akan mempermalukan Indonesia, yang kini tahu bahwa ketika Tony Abbott berbicara tentang persabahatan dengan Indonesia, ternyata Australia melakukan hal yang sebalilknya.

"Masalahnya di sini, apa dasarnya menyadap telepon presiden Indonesia dan isterinya? Apakah menyangkut keamanan nasional? Apakah kita ingin mengatakan, presiden tetangga terdekat kita itu merupakan ancaman bagi Australia?" tegas Senator Milne.

Mantan diplomat Bruce Haigh mengatakan, terungkapnya kasus ini jelas-jelas akan menampar muka dan mempermalukan Indonesia.

"Banyak hal bisa terjadi. Mereka mungkin akan menarik duta besarnya. Mereka mungkin mengusir duta besar kita dari Indonesia," katanya.

Namun ia memperkirakan hubungan kedua negara cukup kuat dan akan mampu melewati masalah yang ditimbulkan oleh terungkapnya kasus ini.

eneliti asal Australia, Dave Mc Rae, menganggap negaranya akan sulit untuk meminta maaf kepada Indonesia terkait masalah penyadapan. Begitu pula dengan permintaan penjelasan secara terbuka yang mampu dipahami publik Indonesia dan internasional. Alasannya, Negara Kanguru itu memiliki komitmen hukum pemerintah yang tidak boleh mengambil kebijakan dalam intelejen.

Soal Penyadapan, Australia Tak Akan Minta Maaf

"Pemerintah Australia tidak boleh ikut campur urusan intelejen dan meminta maaf karena sudah memasuki daerah terlarang," kata Dave, yang merupakan peneliti Lowy Institute, Sydney dalam acara diskusi hubungan Indonesia-Australia pasca penyadapan di Universitas Indonesia, Senin, 26 November 2013.

Meski begitu, Dave menyatakan di Australia belum ada gerakan-gerakan demonstrasi masyarakat seperti yang terjadi di Indonesia. Namun, pada kalangan tertentu, ada yang menolak dan mendukung pernyataan Perdana Menteri Australia Tonny Abbot yang menolak meminta maaf. "Sebagian orang mengatakan Indonesia menekan Australia dengan meminta penjelasan dan maaf sehingga mereka meminta Australia harus tegas juga."

Selain itu, Abbot juga telah tegas mengatakan tidak akan menanggapi penyadapan itu. Langkah itu dinilai sebagai keputusan yang buntu di masa depan karena Abbot akan susah menarik pernyataannya. "Perdana menteri tidak mengambil kesempatan itu untuk memberikan penjelasan," katanya.

Kebuntuan semakin menjadi ketika Menteri Pertahanan Australia tidak jadi bertandang ke Indonesia. "Padahal, sebaiknya Menteri Pertahanan datang secara langsung. Namun, bukan itu yang dilakukan. Ini seperti tak menggunakan kesempatan," ujar Dave.

Meski begitu, Dave mengaku pesimistis ke depan Indonesia-Australia bisa menjalin kerja sama yang lebih konket. Alasan Dave sederhana, yakni bahwa ketegangan antara dua negara bukan kali pertama terjadi. Seperti yang diberitakan Tempo, pada 2006 Indonesia-Australia pernah bersih tegang sampai duta besarnya ditarik.

Saat itu penyebabnya adalah Australia memberikan suaka kepada warga Papua. Namun, ketegangan itu mengendur dan harmonis kembali. "Sekarang kerja sama dihentikan sampai saling hujat. Tapi saya optimistis satu saat nanti kerja sama yang baik akan kembali terjalin," katanya.

Dave mengatakan kedua negara memiliki kepentingan bersama, tetapi masih abstrak. Salah satunya kerja sama keamanan negara dan bisa juga meluas ke sektor perekonomian. Bagi Australia, kerja sama dengan Indonesia penting untuk menangani masalah terorisme dan penyelundupan. Namun, banyak perdebatan yang menyatakan Indonesia tak membutuhkan Australia. "Walaupun ada yang mengatakan juga sama-sama penting," katanya.

Penyadapan Indonesia di Mata Media Asing

Ketegangan Indonesia dan Australia terkait isu penyadapan menjadi perhatian media internasional. Beberapa dari media menyoroti perkembangan terakhir dari masalah ini, termasuk penghinaan terhadap Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Sejak terkuaknya penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono serta beberapa tokoh lainnya, hubungan antara kedua berada di titik terendahnya. Sikap keras Perdana Menteri Tony Abbott yang enggan meminta maaf, dibalas oleh SBY dengan menghentikan kerja sama militer dan penanganan imigran gelap.

Beberapa media asing mengikuti perkembangan dari masalah ini. Publikasi seperti Time, The New York Times turut memberikan tajuk mereka masing-masing, antara lain:

Time

Majalah ternama ini melakukan pendekatan tidak lazim dibandingkan media lainnya. Time melihat hubungan Indonesia dana Australia saat ini sangat janggal. Time memperhatikan komentar penasihat Partai Liberl Mark Textor yang menyebut sosok Menlu Marty Natalagewa seperti bintang porno Filipina era 70-an.

"Textor belum mengklarifikasi apa yang membuatnya berpikir bahwa (Menlu) Natalegawa tampak seperti bintang porno Filipina. Dia juga tidak menjelaskan, apakah etika bintang porno lebih baik atau lebih buruk dari seorang politisi," tulis Time, seperti dikutip Guardian, Jumat (22/11/2013).

The New York Times

The New York Times menulis headline dengan judul, "NSA spying scandal tarnishes relations between Indonesia and Australia" atau dalam bahasa Indonesia "Skandal mata-mata NSA rusak hubungan Indonesia dan Australia". Times -sebutan the New York Times- menyebutkan, hubungan antara kedua berada pada titik terendah meskipun ini bukanlah yang pertama kalinya terjadi.

Namun the Times bingung dengan Amerika Serikat (AS) yang sepertinya tidak terpengaruh, mengingat isu penyadapan itu bocor dari dokumen yang diumbar oleh mantan pegawai intelijen AS Edward Snowden.

"Tidak diragukan lagi Australia menjadi target kemarahan dari Indonesia. Tetapi Menlu Marty Natalegawa mengabaikan peran Amerika Serikat, dengan tidak menyebutkan status dari Dubes RI untuk AS. Ini bukanlah hari yang baik bagi hubungan Indonesia-Australia," jelas the New York Times.

The Independent

Surat kabar Inggris ini tidak mendukung cara PM Tony Abbott dalam mengatasi permasalahan hubungannya dengan Indonesia. The Independent sebelumnya menyoroti sikap Abbott yang membuat kebijakan para imigran ilegal menyangkut Indonesia, tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu.

"Abbott bahkan bukan sebagai pemimpin oposisi pada 2009, ketika dugaan penyadapan itu terjadi. Tetapi caranya mengatasi masalah pada hubungan diplomatiknya telah menunjukkan bentuk kebijakan luar negerinya, dengan menghasilkan masalah demi masalah di percaturan dunia," tulis the Independent.

The Diplomat

Publikasi yang lebih fokus di Asia Pasifik ini melontarkan spekulasi apakah Indonesia akan membatalkan traktat pertahanan yang disepakati dengan Australia. Traktat Lombok mengatur kerja sama termasuk imigran gelap, narkoba, dan senjata termasuk juga kerja sama intelijen dan pertahanan.

"Tidak ada yang yakin apakah tuduhan penyadapan yang dilakukan Australia adalah pelanggaran atas traktat itu. Mungkin saja Indonesia kembali membatalkan kerja sama keamanannya dengan Australia, yang tentunya akan memberikan dampak besar dalam keamanan Asia Pasifik," sebut the Diplomat.